Wali Santri Madura Inginkan Libur Maulid Dihapus
Pengurus Harian Pondok Pesantren dan sebagian Majelis Keluarga terjun ke Pulau Madura untuk melakukan pertemuan dan jaring aspirasi dengan para wali santri. Pertemuan diselenggarakan di empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pertemuan Wali Santri Sumenep diselenggarakan di Gedung Ki Hajar Dewantoro, Sabtu (29/05). Pengurus yang hadir ke sana adalah Mas HM Aminulloh Bq (Ketua II PPS), Mas H Hasbulloh Mun’im Kholili (Ketua III PPS), Ust Saifulloh Muhyiddin (Ketua IV PPS). Usai dari Sumenep, rombongan Pengurus ini bertolak ke Bangkalan untuk melakukan pertemuan dengan Wali Santri Bangkalan di PP Syaikhona Kholil (Demangan), pada hari Ahad (01/05). Turut hadir pertemuan di Bangkalan itu, KH Fuad Noerhasan (Anggota Majelis Keluarga PPS).
Sementara itu, pertemuan wali santri Pamekasan ditempatkan di Jl. Kabupaten No 61, pada hari Sabtu (29/05). Pertemuan ini dihadiri oleh Mas d. Nawawy Sadoellah (Wakil Ketua Umum PPS/Katib Majelis Keluarga), Ust H Masykuri Abdurrahman (Sekretaris Umum PPS), dan Ust H Mahmud Ali Zain (Ketua I PPS). Usai dari Pamekasan, rombongan Pengurus ini bertolak ke Sampang untuk bertemu dengan wali santri Kabupaten Sampang di PP Karangdurin (Karangpenang).
Ada tiga acara inti dalam pertemuan yang dilaksanakan di 4 kabupaten tersebut, yaitu: rapat komisi yang membahas tentang saran, usulan, atau kritik dari para wali santri; tanggapan Pengurus PPS atas hasil rapat komisi; dan tausiyah dari Majelis Keluarga PPS.
Dari beragam usulan dari para wali santri, masalah rokok dan libur maulid menjadi materi usulan hampir di seluruh kabupaten. Sebagian wali santri berharap rokok dilarang di Pondok Pesantren Sidogiri secara total. Menanggapi usulan ini, Pengurus PPS mengatakan bahwa larangan merokok dilakukan secara bertahap. Sejak tahun ini Pengurus menetapkan aturan bahwa pada hari Senin dan Kamis merupakan hari bebas asap rokok. Demikian penjelasan dari Mas HM Aminullah Bq di Bangkalan.
Ust H Mahmud Ali Zain, saat menanggapi usulan larangan rokok di Pamekasan dan Sampang, orang tua seharusnya menjadi teladan dalam hal ini. Beliau menyatakan, bahwa walaupun merokok dilarang di PPS sementara ketika berada di rumah, orang tua tidak melarangnya, maka upaya yang dilakukan Pengurus seakan percuma saja.
Di Sampang juga ada yang menanyakan netralitas Sidogiri dalam masalah politik, karena menurutnya antara yang disampaikan pengurus tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Dijelaskan oleh Katib Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Mas d. Nawawy Sadoellah, bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana yang atas nama pribadi dan mana yang atas nama lembaga. Masyarakat sudah terlanjur terbiasa memukul rata antara orang dan lembaganya, padahal tidak bisa seperti itu sebenarnya. Sidogiri tetap netral dalam hal politik, sementara orang-orang Sidogiri bebas menentukan pilihannya.
Sedangkan untuk libur maulid, banyak usulan dari para wali santri yang menginginkan untuk dihapus. Mengingat waktu libur yang terlalu sebentar karena memberatkan bagi wali santri dalam hal biaya. Atau bila tidak, maka alokasi waktu libur supaya ditambah harinya. (Rofik Anwari/BS)
