07 Februari 2012 | 14 Rabiul Awwal 1433 H
Home Forum Diskusi Link Download Maklumat Kontak
   
       
 
 
   
   
 
ARTIKEL ARTIKEL
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama, Berlayarlah Menuju Kiblatnya

Yang paling ramai dari sebuah kongres, muktamar dan semacamnya, selalu saja tentang “siapa”, bukan tentang “apa” atau “bagaimana”. Sehingga, muktamar lebih mirip sebagai perhelatan kekuasaan, bukan tempat tertinggi untuk berembug mengenai langkah besar apa yang akan dilakukan ke depan.

Dalam muktamar ormas semacam Nahdlatul Ulama terdapat sekian banyak agenda yang dibahas dan dibagi dalam beberapa komisi, semisal rekomendasi, AD/ART, bahtsul masail dan semacamnya. Mungkin juga sampai kepada haluan-haluan dasar dan langkah-langkah besarnya. Namun demikian, semua itu tetap saja masih kurang menarik untuk diperhatikan. Energi dan perhatian disedot habis untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan-jabatan strategis.
Kenapa soal pemegang jabatan selalu menjadi isu yang paling ramai dibicarakan, dan dalam tanda kutip: paling seru diperebutkan?
Pertama, pemegang jabatan, khususnya jajaran tanfidziyah, memiliki akses yang paling besar untuk mencapai kepentingan-kepentingan pragmatis melalui roda organisasi. Ketika sebuah organisasi telah menjelma sebagai kekuatan besar yang stabil dan mapan, maka yang tampak dari organisasi itu adalah fasilitasnya. Tidak seperti pada masa-masa awal, di mana ormas keagamaan semacam Nahdlatul Ulama muncul dengan semangat perjuangannya.
Pergeseran orientasi ini merupakan fenomena sosial yang lumrah terjadi dalam konteks keorganisasian apapun. Organisasi atau lembaga yang oleh para pendirinya dibangun di atas pondasi perjuangan, ketika bangunan itu sudah mapan, maka sedikit demi sedikit bangunan itu berubah menjadi fasilitas yang dinikmati dan menjadi rebutan di kalangan generasi-generasi penerusnya.
Kedua, pemegang jabatan memiliki peluang dan otoritas yang paling besar untuk mewujudkan ide-ide tertentu mengenai organisasi itu. Semua orang sepakat bahwa pemegang jabatan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi masa depan sebuah organisasi atau lembaga. Sebab, dialah sang pemegang kemudi. Ia bisa membawanya berlayar ke timur meskipun rute pelayaran yang direncanakan adalah ke arah barat.
Pemegang jabatan memiliki peluang paling besar untuk menjadi penafsir resmi terhadap idealisme organisasi. Haluan dasar Nahdlatul Ulama adalah ormas keagamaan yang menganut paham Ahlusunah Waljamaah. Siapapun dan melalui forum apapun, nyaris mustahil mengubah “istilah” itu, karena pasti akan melahirkan resistensi yang sangat besar. Yang lebih mudah diselewengkan oleh para pemegang kemudi itu adalah mengubah makna dan penafsirannya. Dan, yang lebih mudah lagi adalah mengubah sikap dan sepak terjang praktis dari haluan itu.
Salah satu contoh, para pendiri Nahdlatul Ulama telah merumuskan Ahlusunah dengan rumusan yang tegas dan jelas, bahwa yang dimaksud Ahlusunah adalah mengikuti Mazhab Empat dalam fikih, mengikuti Asy’ari-Maturidi (atau yang sepaham) dalam akidah, mengikuti al-Junaid dan al-Ghazali (atau yang sepaham) dalam tasawuf.
Rumusan yang sudah sangat jelas ini, pada kenyataannya, masih sering dibenturkan dengan penafsiran yang cenderung klise terhadap metodologi berpikir (manhaj) yang dianut. Misalnya, pernyataan bahwa Ahlusunah adalah sebuah manhaj yang mu’tadil (proporsional/moderat) dan tasâmuh (toleran). Definisi semacam ini sangat klise dan multitafsir, sehingga bisa menjadi justifikasi terhadap pendapat-pendapat atau sikap-sikap yang keluar dari rumusan yang jelas dan tegas, seperti yang telah dirumuskan oleh para pendiri itu.
Tak sedikit, jargon-jargon semisal “al-Muhâfazhah alal-qadîm ash-shâlih wal-akhdzu bil-jadîd al-ashlah”, “kembali ke Khittah”, “Islam kultural”, dan jargon-jargon semacamnya, justru menjadi jalan masuk bagi beberapa elite Nahdlatul Ulama untuk membuat penafsiran sendiri-sendiri tentang Ahlusunah. Hal itu menyebabkan dinamika pemikiran yang berkembang di tubuh Nahdliyin bukan berbuah positif, tapi melahirkan problem-problem serius yang justru mengancam jati diri NU itu sendiri.
 
*****
Melihat dua hal di atas, maka kapal Nahdlatul Ulama ke depan sangat bergantung kepada siapa nahkodanya. Orang-orang yang menahkodai Nahdlatul Ulama harus orang-orang yang memang sudah tidak diragukan komitmennya terhadap garis-garis dasar Nahdlatul Ulama, baik dalam konteks pemikiran ataupun dalam sikap dan sepak terjangnya selama ini.
Komitmen ini tentu butuh pembuktian dalam waktu yang panjang, tidak bisa instan dan sekali jadi. Tokoh-tokoh yang sebelumnya memiliki pemikiran atau sepak terjang yang tidak sesuai dengan garis-garis Nahdlatul Ulama, seharusnya “diminggirkan” terlebih dahulu, untuk diberi waktu agar membuktikan komitmennya secara nyata. Tidak cukup hanya dengan pembelaan atau pernyataan “tobat” menjelang Muktamar berlangsung, sebab pernyataan-pernyataan instan itu seringkali hanya sebagai lipstik menuju pelaminan.
Di bawah kendali orang-orang yang terbukti militansi, komitmen dan kepatuhannya, kapal Nahdlatul Ulama tidak akan berbelok arah atau berlabuh di mana-mana. Akan lurus ke barat menuju kiblatnya, tak berlabuh ke Iran apalagi menerobos sampai ke Amerika.
Kiblat pemikiran, rumusan ideologis-teologis dan garis kiprah dari NU sudah sangat jelas. Tidak perlu ada rumusan ulang—apalagi hanya jargon-jargon klise yang menjebak dan tak jelas maknanya. Yang perlu adalah mengasah militansi orang-orangnya. Sebelum berpikir tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial, politik, kesejahteraan, budaya, kesehatan, peningkatan SDM dan semacamnya, sebaiknya terlebih dahulu dipikirkan tentang militansi Nahdliyin terhadap pondasi ideologis-teologisnya. Tanpa itu, akan sulit menggalang sebuah keberhasilan yang dibangun di atas kebersamaan. Karena, bagaimanapun, kebersamaan itu butuh kesamaan.
 
.*****
Walhasil, nasib NU mendatang sangat bergantung kepada segelintir Nahdliyin yang punya hak suara di Muktamar ke-32 nanti. Untuk sementara waktu tongkat perjuangan para pendiri NU berada di tangan mereka. Jika mereka memilih tokoh yang salah, atau memilih berdasarkan kepentingan-kepentingan pragmatis, maka garis-garis NU yang sudah begitu jelas didefinisikan oleh para leluhur akan menjadi buram, redup dan akhirnya hilang sama sekali. Jika mereka memilih tokoh berdasarkan pilihan nurani dan pertimbangan-pertimbangan prinsip maka wajah NU akan cerah. Kiai Cholil, Kiai Hasyim, Kiai Wahab, Kiai Bisyri, Kiai Nawawie dan para pendiri NU yang lain tentu akan tersenyum lebar menyambut kedatangan mereka. Amin.(*)
 
Ahmad Dairobi/BS
 
SEARCH
 
MEMBER LOGIN
User
Password
 
   
         
                      Copyright © 2007 SMI Indonesia. All Rights Reserved.